airmerah.desa.id, 11/2023 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan dana desa 2024 guna mempermudah pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan desa pada tahun anggaran 2024.

Berikut merupakan Resume Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Tentang Rincian Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa :

1. Latar Belakang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Rincian Prioritas Pengunaan Dana Desa.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Rincian Prioritas Pengunaan Dana Desa.

Baca Juga artikel ini : Simak, Arah Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

1. Penggunaan  Dana  Desa  diprioritaskan  untuk    mendanai  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat;
2. Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:
   1. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
   2. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
   3. penanggulangan kemiskinan.
3. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:
   
   1. pemenuhan kebutuhan dasar:

      • pencegahan dan penurunan stunting di Desa;

      • perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;

      • penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan

      • penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

   2. pembangunan sarana dan prasarana Desa:

      • pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa; 

      • pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;

      • pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;

      • pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

      • pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;

      • pembangunan  sarana  dan  prasarana  dalam  rangka peningkatan  kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;

      • pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

      • pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

   3. pengembangan potensi ekonomi lokal:

      • pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;

      • pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan

      • pengembangan Desa wisata.

   4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan:

      • pemanfaatan energi terbarukan;

      • pengelolaan lingkungan Desa; dan

      • pelestarian sumber daya alam Desa.

4. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

   1. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:

      • penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;

      • penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;

      • penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan

      • penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam   rangka   pencegahan   dan pemberantasan   penyalahgunaan   dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

   2. penguatan  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan, pelaksanaan,  dan pengawasan pembangunan desa:

      • penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;

      • penguatan  partisipasi  masyarakat  dalam  ketahanan  pangan  nabati  dan hewani;

      • peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

      • peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan

      • penguatan  partisipasi  masyarakat  dalam  rangka pengembangan  listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.

   3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa:

      • kewirausahaan masyarakat Desa;

      • pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan

      • pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.

   4. pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa;
   5. penguatan  kapasitas  masyarakat  dalam  rangka  mitigasi  dan  penanganan bencana alam dan nonalam:

      • penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan

      • penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

5. Prioritas   penggunaan   dana   desa   dilaksanakan   melalui   swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa, diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dan dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

6. Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali  Desa yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:

   1. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan

   2. diputuskan melalui musyawarah  Desa,  dan  disertai  dengan  berita acara keputusan musyawarah Desa.

baca juga artikel ini : UMKM Merah Berjaya Desa Air Merah Melaksanakan Produksi Produk Unggulan Desa

berikut ini Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan dana desa 2024