airmerah.desa.id Berikut ini kami akan berbagi Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa: Tata cara penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

PERATURAN DESA

Peraturan Desa (Perdes) adalah salah satu instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perdes dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama kepala desa, dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat desa. Perdes harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

baca juga artikel ini : Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Tata cara pembuatan Perdes meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Penyusunan rancangan awal Perdes oleh BPD dan kepala desa, dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah desa atau mekanisme lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.
2. Penyampaian rancangan awal Perdes oleh BPD kepada camat untuk mendapatkan pertimbangan teknis, dalam waktu paling lambat 15 hari sejak rancangan awal disusun.
3. Penyampaian pertimbangan teknis oleh camat kepada BPD dan kepala desa, dalam waktu paling lambat 15 hari sejak rancangan awal diterima.
4. Penyempurnaan rancangan awal Perdes oleh BPD dan kepala desa berdasarkan pertimbangan teknis dari camat, dengan melibatkan masyarakat desa melalui musyawarah desa atau mekanisme lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.
5. Pengesahan rancangan akhir Perdes oleh BPD dalam rapat paripurna, dengan memperoleh persetujuan minimal 2/3 dari jumlah anggota BPD yang hadir.
6. Penetapan rancangan akhir Perdes menjadi Perdes oleh kepala desa dalam bentuk keputusan kepala desa.
7. Pengundangan Perdes oleh kepala desa dalam lembaran desa dan/atau berita desa, serta penyebarluasan Perdes kepada masyarakat desa melalui cara-cara yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat.
8. Pendaftaran Perdes oleh kepala desa kepada bupati/wali kota melalui camat, dalam waktu paling lambat 15 hari sejak pengundangan Perdes.

Selain itu, penting juga untuk mengevaluasi Perdes setelah diberlakukan, untuk mengetahui apakah Perdes sudah efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat desa. Evaluasi Perdes dapat dilakukan oleh BPD, kepala desa, camat, bupati/wali kota, atau lembaga lain yang berwenang. Evaluasi Perdes dapat menggunakan metode-metode seperti survei, wawancara, observasi, analisis dokumen, atau kombinasi dari beberapa metode tersebut. Evaluasi Perdes harus dilakukan secara berkala dan transparan, serta melibatkan partisipasi masyarakat desa sebagai pemangku kepentingan utama.

baca artikel ini : Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

PERATURAN KEPALA DESA

Peraturan Kepala Desa (PKD) adalah salah satu bentuk produk hukum yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai pejabat pemerintah di tingkat desa. PKD berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. PKD juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah pusat atau daerah.

Untuk membuat PKD yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh Kepala Desa, yaitu:

1. Menyusun rancangan PKD berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Pembinaan Produk Hukum Daerah.
2. Mengajukan rancangan PKD kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disetujui bersama. BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa yang berperan dalam menetapkan peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa. BPD juga berhak memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dalam penyusunan PKD.
3. Menetapkan PKD dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari BPD. Keputusan Kepala Desa harus ditandatangani oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat selaku pejabat pembina pemerintahan desa. Keputusan Kepala Desa harus mencantumkan nomor, tanggal, nama produk hukum, materi muatan, dasar hukum, dan lampiran.
4. Mengumumkan PKD kepada masyarakat desa melalui cara-cara yang mudah dipahami dan diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, media sosial, atau rapat desa. Pengumuman PKD bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang isi dan ketentuan PKD, serta hak dan kewajiban masyarakat terkait dengan PKD.
5. Mendaftarkan PKD ke Biro Hukum Setda Kabupaten/Kota untuk dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Produk Hukum Daerah (SIPHD). SIPHD adalah sistem informasi yang berisi data dan dokumen produk hukum daerah, termasuk PKD, yang dapat diakses oleh publik secara online. Pendaftaran PKD ke SIPHD bertujuan untuk memastikan kesesuaian PKD dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas produk hukum daerah.

Demikian artikel singkat tentang tata cara pembuatan Perdes. Semoga bermanfaat bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang proses pembentukan hukum di tingkat desa. Terima kasih.

berikut ini contoh Peraturan Desa : Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Merah Tahun 2022